KARAKTERISTIK DAN STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA MODERN
Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
Disampaikan pada Uji Sahih Penyusunan Konsep GBHN 1998
Yogyakarta, 29 Juni 1997
I. Pendahuluan
Dalam upaya uji sahih mengenai konsep-konsepnya dalam penyusunan GBHN 1998,
Golkar ingin membahas sisi-sisi budaya dari masyarakat yang ingin kita bangun. Topik ini membahas
bagaimana ciri atau karakteristik dan struktur masyarakat Indonesia modern, yang
diharapkan dapat diwujudkan melalui pembangunan pada repelita-repelita selanjutnya dalam PJP
II.
Pembahasan mengenai topik ini, dapat dimulai dari mana saja, dan bisa berisi kajian yang
luas dan sedalam yang kita kehendaki. Mengingat keterbatasan waktu dan maksud dari
pertemuan ini, maka saya akan mengantarkan pembahasan ini melalui dua aspek, yaitu (1)
bagaimana wujud suatu masyarakat modern, dan (2) bagaimana masyarakat modern itu kita
terapkan di Indonesia.
Saya harapkan pandangan saya ini akan dapat merangsang diskusi lebih jauh, dan
bermanfaat buat Golkar dalam memantapkan konsep-konsepnya.
II. Masyarakat Modern
Modernisasi dan Westernisasi
Setiap pembahasan mengenai modernisasi harus berha dapan dengan adanya postulasi
bahwa modernisasi, paling tidak dalam pengertiannya sekarang, sinonim dengan westernisasi. Jelas
memang cara berpakaian, pola konsumsi dan gaya hidup pada umumnya dari “orang modern”
bersumber dari barat. Yang dimaksud “barat” di sini adalah sistem nilai yang awalnya berkembang
di Eropa bagia n Barat dan menyebar ke benua-benua lain.
Banyak pihak menampik pandangan ini. Beberapa pakar dari dunia Barat, seperti Giddens
(1991, 1995), juga berpendapat bahwa meskipun pada tahap awalnya proses modernisasi ini
berlangsung di dunia Barat (baca: Eropa Barat), tetapi dengan berkembangnya negara-negara
baru, (banyak di antaranya yang maju seperti di kawasan dunia bagian timur), dan perubahan yang
makin cepat terjadi dalam masyarakat modern, menunjukkan telah terjadi persenyawaan dari nilainilai
yang berkembang di dunia Barat dengan bagian dunia lainnya.1 Dengan demikian konsep
modernisasi tidak hanya mengenal satu model yang seragam, tetapi dapat terdiri dari beragam
model. Misalnya, Jepang banyak menyumbang kepada peningkatan proses dan teknologi produksi
yang besar pengaruhnya pada makin cepatnya perkembangan teknologi di dunia.
1 Giddens (1995), mengatakan “modernity is taken by most who use it, including myself, to refer to an
historically specific socio-economic and cultural formation whose claims to universality are
questionable”.
www.ginandjar.com 2
Sekarang disadari bahwa tidak hanya ada satu jalan ke arah modernisasi, yaitu mengikuti
urutan-urutan yang dialami negara-negara Barat. Sekali lagi misalnya Jepang, dan negara-negara
industri baru lainnya di kawasan Asia Timur, menempuh jalan pintas untuk tiba pada taraf
modernisasi yang setara dengan negara-negara Barat.
Namun, setelah mengatakan demikian, tidak dapat kita menghindari kenyataan bahwa
dunia modern sekarang berawal dari modernisasi Eropa, khususnya dipacu oleh proses indus -
trialisasinya. Proses itu sendiri dipicu oleh revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi sekitar empat
abad yang lalu, dibangkitkan oleh Galileo dan dikembangkan serta dilembagakan oleh Bacon, tetapi
pengembangan ilmu pengetahuan itu (scientific knowledge), barulah mengambil bentuk yang
nyata setelah revolusi industri, bahkan menurut para ahli baru sekitar pertengahan abad ke-19.2
Memang benar bahwa dalam perjalanan sejarah manusia yang panjang, telah terbentuk
pusat-pusat peradaban di berbagai bagian dunia, dan telah terjadi pergeseran pada pusat-pusat
keunggulan teknologi yang mencerminkan tingkat peradaban. Selama 10 abad, antara abad ke-3
sampai dengan abad ke -13, ilmu dan teknologi di Cina jauh berada di atas bangsa-bangsa di
Eropa.3
Bukan hanya dari Cina Eropa belajar, melainkan juga dari dunia Islam. Pada awal abad
pertengahan, titik pusat peradaban Eropa berada di wilayah Laut Tengah, yang pada waktu itu
dikuasai oleh Islam mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara sampai Spanyol.4
2 Penemuan teknologi tidak hanya terjadi sesudah Renaissance. Sejak beribu tahun, manusia telah
berhasil mencari jalan untuk mengatasi alam dan memanfaatkan alam bagi kehidupannya. Manusia
menemukan api hampir pasti secara kebetulan. Kemudian mengingat bagaimana terjadinya dan
berusaha mengulang untuk memanfaatkannya. Baru barangkali setengah juta tahun kemudian diketahui
apa itu api dan apa yang menjadikan api. Penemuan-penemuan serupa itulah yang menyebabkan
berkembangnya peradaban. Kemajuan teknologi telah meningkatkan manusia pada taraf peradaban
yang lebih tinggi. Selanjutnya peradaban yang lebih tinggi mendorong ditemukannya teknologi yang
lebih "canggih". Penemuan-penemuan itu kemudian ada yang dibarengi dengan landasan pengetahuan
mengenai sebab-musababnya, tetapi banyak juga yang tidak diketahui, namun dirasakan manfaatnya.
Bahkan sampai dua abad yang lalu, penemuan teknologi lebih sering disebabkan oleh intuisi atau
kebetulan (lebih tepat keberuntungan) dibandingkan dengan perhitungan yang rasional atas dasar
logika, yang menerangkan hubungan sebab akibat. Misalnya, obat-obatan tradisional, yang di Cina
telah berkembang ribuan tahun (yang juga dikenal luas dalam masyarakat tradisional kita), telah berhasil
mengatasi banyak penyakit, hanya atas dasar pengalaman empiris, tidak diketahui secara pasti (menurut
ukuran sekarang) bagaimana bekerjanya. Sistem meridian yang digunakan dalam akupunktur sampai
sekarang tidak bis a dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern.
3 Sesungguhnya Cina adalah sumber bagi banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian
berkembang di dunia Barat. Apa yang oleh Bacon dinyatakan sebagai penyebab perubahan-perubahan
besar pada Renaissance Eropa, yaitu teknologi percetakan, me siu, dan kompas magnetik, ketiga-tiganya
adalah produk peradaban Cina (Basalla,1988). Blast furnace telah dikenal di Cina 12 abad sebelum tiba
di Eropa pada akhir abad ke-14. Bangsa Cina menemukan kertas seribu tahun sebelum kertas dikenal di
Eropa. Dalam desain dan konstruksi kapal, bangsa Cina telah berabad-abad lebih maju dari pada orang
Eropa. Banyak lagi kema juan yang bisa dirinci dalam bidang teknologi pertanian, energi, sandang,
keramik (terutama porselin) dan lain sebagainya.
4 Kita mengetahui betapa ilmu pengetahuan modern banyak bersumber dari peradaban Islam. Ilmu pasti,
ilmu alam, ilmu falak, ilmu bumi, ilmu kimia, justru berkembang dari dunia Islam. Teknologi kertas, tekstil,
metalurgi, gelas dan keramik, dan berbagai bahan kimia, dikembangkan oleh dunia Islam sehingga
mencapai puncaknya. Di bidang pertanian pun kemajuan di dunia Islam begitu pesat, sehingga ada
yang menyebut kemajuan pada masa itu sebagai revolusi pertanian, dengan pengembangan
tanaman-tanaman dan bibit- bibit baru dengan sistem irigasinya (Mokyr, 1990).
www.ginandjar.com 3
Sehingga apabila pengertian modern dan modernitas kita batasi semata-mata dengan
perkembangan kemajuan peradaban suatu negara yang didorong oleh perkembangan pengetahuan
dan teknologinya, jelas bahwa modernisasi tidak sebatas westernisasi.
Namun, pengertian modernitas yang dikenal sekarang le bih luas dan unsur-unsurnya
meliputi keseluruhan aspek-aspek kehidupan masyarakat, selain ilmu pengetahuan dan teknologi,
juga sistem ekonomi, sistem politik, da n tata hubungan antarindividu dan antara individu dan
kelompok-kelompok masyarakat, katakanlah sistem sosialnya. Dan tidak bisa kita sangkal
rujukannya ada pada perkembangan peradaban dan budaya Barat yang terjadi dalam dua abad
terakhir ini.5 Aspek-aspek tersebut secara singkat akan dibahas lebih lanjut berikut ini.
Ciri Masyarakat Modern
Seperti dikemukakan tadi, tidak hanya ada satu model masyarakat modern. Namun, pada
umumnya para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatarbelakangi sistem atau model mana
pun dari suatu masyarakat modern, adalah derajat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa
kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam
pola-pola yang objektif (impersonal) dan efektif (utilitarian), ketimbang yang sifatnya primordial,
seremonial atau tradisional.
Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan-perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali disebut
sebagai kekuatan pendorong (driving force) bagi proses modernisasi.
Dengan derajat rasionalitas yang tinggi itu, maka berkembang antara lain ciri-ciri yang
kurang lebih berlaku umum, seperti:
5 Tidak kurang dari Anwar Ibrahim (1997) mengakui bahwa modernitas adalah konsep barat. Dalam
“kekesalannya” ia mengatakan “more people are becoming disillusioned with “modernity”, seeing it
as nothing more than the contemporary development of but one particular culture, namely that of the
West”. Selanjutnya ia mengatakan “Thus, the proliferation of writing debunking modernity and
advocating multiculturalism, including its many artistic expressions, indicates that a new pattern of
relations, with its political ramifications, is fast emerging”.
Dari sejarah kita sendiri, kita mengetahui adanya polemik kebudayaan yang secara garis besar
mempersoalkan apa yang harus ditempuh bangsa kita dalam mengembangkan diri. Ada seorang Sutan
Takdir Alisyahbana (STA) yang secara tegas berpendapat bahwa kalau kita ingin maju dan sejajar
dengan bangsa-bangsa lain di dunia, maka kita harus belajar dari Barat. Dalam kenyataan memang ilmu
pengetahuan (dalam arti pengetahuan yang tersistem) kita pelajari dari Barat. STA sangat terkesan dan
yakin bahwa kemajuan bangsa kita akan pesat bila kita menyerap kebudayaan Barat dan pada tahun
1935 menulis antara lain: “Tetapi meski bagaimana sekali pun tidak enak bunyinya semboyan, bahwa kita
harus belajar pada Barat. Meski bagaimana sekali pun sedih hati kita memikirkan hal yang demikian,
dalam hal ini rasanya kita tidak dapat memilih”. Di pihak lain, Sanusi Pane pada tahun yang sama
menampik tesis STA. Ia lebih cenderung “memperbaharui kebudayaan kita, sehingga sesuai dengan
perasaan kebangsaan sekarang “. Poerbatjaraka yang lebih “pragmatis”, berpendapat mengenai polemik
antara STA dan Sanusi Pane, antara lain: “Dengan pendek kata: janganlah mabuk kebudayaan kuno,
tetapi jangan mabuk kebaratan juga; ketahuilah dua-duanya pilihlah mana yang baik dari keduanya itu,
supaya kita bisa memakainya dengan selamat di dalam hari yang akan datang kelak”. Memang
masalahnya adalah selalu masalah “Timur-Barat” atau “Westernisasi” atau “bukan”. Namun, apa yang
dimaksud dengan “bukan”? Achdiat K. Mihardja dalam pengantar buku Polemik Kebudayaan
menyatakan bahwa “Tiap kebudayaan yang hendak diwariskan kepada sesuatu angkatan, tidak bisa
diterima secara pasif, apabila kebudayaan itu mau segar bertugas serta hidup terus subur. (…..) Nilainilai
dan ukuran lama dari kebudayaan yang hendak diwariskan itu harus dikaji, dikupas, dan diperiksa
(…..) dengan cara demikianlah kebudayaan itu akan mungkin bertunas dengan segar”. (Lihat A. K.
Mihardja, 1948. Polemik Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Jaya).
www.ginandjar.com 4
(1) Tindakan-tindakan sosial
Dalam masyarakat tradisional, tindakan-tindakan sosial (social action) lebih bersandar
pada kebiasaan atau tradisi, atau prescribed action. Dalam masyarakat modern, tindakantindakan
sosial akan lebih banyak bersifat pilihan. Oleh karena itu, salah satu ciri yang terpenting
dari masyarakat modern adalah kemampuan dan hak masyarakat untuk mengembangkan pilihanpilihan
dan mengambil tindakan berdasarkan pilihannya sendiri.6
(2) Orientasi terhadap perubahan
Dalam masyarakat pramodern, perubahan berjalan lambat. Dalam masyarakat praagraris
perubahan bahkan hampir tidak terjadi selama ribuan tahun. Makin maju masyarakat makin cepat
perubahannya. Masyarakat modern adalah masya rakat yang senantiasa berubah cepat, bahkan
perubahan itu melembaga. Seperti sering dikatakan “orang modern”: satu-satunya yang tidak
berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan ini merupa kan ciri tetapi sekaligus masalah yang
senantiasa dihadapi masyarakat modern, karena frekuensinya yang makin cepat, sehingga acapkali
tidak bisa diikuti oleh seluruh lapisan masya rakat. Akibatnya, maka terjadi ketegangan-ketegangan
dan bahkan disintegrasi dalam masyarakat yang lebih berat bebannya dan lebih traumatis akibatnya
dibandingkan dengan pada masyarakat tradisional yang langka perubahan. Perubahan itu sendiri
didorong dan dipercepat oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sepertinya roda
percepatannya bergerak dengan intensitas yang makin tinggi.
(3) Berkembangnya organisasi dan diferensiasi
Masyarakat tradisional membutuhkan organisasi yang sangat sede rhana, cakupannya
terbatas, tugasnya juga terba tas. Diferensiasi dalam organisasi dan pekerjaan kalau pun ada
sedikit sekali dan masih bersifat umum.
Dalam masyarakat modern, organisasi berkembang, cakupannya makin luas dan makin
rumit. Bersamaan dengan itu, berkembang spesialisasi. Makin maju suatu masyarakat makin
tajam spesialisasi yang diperlukan. Berkembangnya spe sialisasi atau diferensiasi baik dalam
kelembagaan maupun pekerjaan juga didorong oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi yang menyebabkan tidak bisa seseorang atau lembaga menguasai atau menangani semua
hal atau terlalu banyak hal. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa “orang modern” adalah
“orang organisasi” (organization man).
Selanjutnya, modernitas dengan beberapa ciri yang dikemukakan di atas, mencakup semua
aspek kehidupan, yang masing-masing juga memiliki ciri-ciri sendiri. Suatu masyarakat modern,
dalam pengertian yang dewasa ini banyak dianut harus tercermin dalam berbagai aspek itu.7
Sistem Ekonomi. Ekonomi modern, berorientasi pada efisiensi (maksimum atau
optimum). Ciri utama nya adalah kemampuan untuk memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan
(self sustaining growth). Mekanisme ekonomi modern adalah pasar. Sistem ekonomi yang
demikian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki daya yang memungkinkan pengembangan
dan penyerapan teknologi (atau gagasan-gagasan) baru. Peran industri dan jasa lebih
besar dibandingkan pertanian. Oleh karena itu, proses modernisasi acapkali disinonimkan dengan
6 Misalnya, dalam masyarakat tradisional atau pramodern, seorang anggota keluarga biasanya mengikuti
jejak pekerjaan orang tuanya. Bahkan dalam masyarakat yang lebih tradisional tidak dimungkinkan
menerobos sekat-sekat sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, pilihan-pilihan lebih terbuka.
7 Misalnya, banyak orang enggan menyebut Uni Sovyet (dahulu) sebagai negara modern, meskipun ia
adalah negara adikuasa yang maju ilmu pengetahuan dan teknologinya.
www.ginandjar.com 5
industrialisasi. Kegiatan-kegiatan yang sarat modal dan teknologi yang menghasilkan nilai tambah
yang tinggi, lebih besar dibandingkan dengan yang sarat tenaga kerja yang berharga murah. Ada
keseimbangan antara modal manusia (yang berkua litas) dengan modal fisik. Sektor formal lebih
dominan dibandingkan dengan sektor informal. Dengan demikian, organisasi dan manajemen
produksi menjadi wahana yang penting dalam sistem ekonomi modern. Sebagai konsekuensinya
ada pemisahan antara pemilikan dan pengelolaan (manajemen) aset dan kegiatan produksi. Pada
masyarakat yang lebih modern, atau pascamodern, peran informasi dan teknologi informasi makin
besar dan pada akhirnya menjadi dominan. Sebagai akibatnya ekonomi modern makin tidak
mengenal tapal batas negara. Oleh karena itu, kemampuan (dan options) negara untuk
mengadakan intervensi menjadi makin berkurang. Sistem ekonomi modern bersifat mandiri. Mandiri
tidak berarti keterisolasian, karena dalam hubungannya dengan ekonomi-ekonomi lainnya,
ekonomi yang modern mempunyai keunggulan-keunggulan yang membuatnya memiliki kekuatan
tawar-menawar (“bargaining position”) dalam hubungan saling ketergantungan antarekonomi.
Dengan demikian ekonomi yang modern bukan merupakan “vassal” dari ekonomi lainnya.
Sistem Politik. Sistem politik modern juga mempunyai beberapa ciri yang
membedakannya dengan sistem tradisional atau pramodern. Antara lain, individu dan masyarakat
tidaklah merupakan objek, tetapi subjek yang turut menentukan arah kehidupan. Berkaitan dengan
itu, masyarakat modern ditandai oleh partisipasi masyarakat yang luas dalam proses politik. Sistem
politiknya, yakni nilai-nilai dasar dan instrumental, organisasi, mekanisme dan prosedur, bersifat
terbuka dan dapat diikuti oleh siapa pun. Sistem politik modern berlandaskan aturan-aturan dasar
yang disepakati bersama, yang disebut kons titusi, dan kehidupan diselenggarakan berdasarkan
aturan-aturan yang ditetapkan bersama pula dan berlaku buat semua secara adil. Oleh karena itu,
negara modern senantiasa adalah negara yang berdasarkan hukum. Rakyat adalah yang berdaulat,
dengan mekanisme yang menunjukkan kedaulatan itu, yang diwujudkan melalui perwakilan.
Proses itu berjalan secara terbuka dan menjamin hak setiap warga untuk turut serta di dalamnya,
dengan demikian dilengkapi oleh mekanisme komunikasi sosial yang efektif. Penyelenggara
negara tunduk kepada kedaulatan rakyat dan hukum, seperti juga semua warga negara.
Penyelenggara negara terbentuk tidak atas dasar keturunan, ras, agama, kesetiaan perorangan,
tetapi atas dasar kecakapan, integritas, dan kesetiaan kepada tugas dan tujuan organisasi. Sistem
politik yang modern mampu mewadahi perbedaan paham dan pandangan, dan mengatasinya
dengan cara yang adab dan damai, dalam aturan yang disepakati bersama (hukum). Dalam
masyarakat modern ada penampilan individu (individuation) yang nyata (distinct), sehingga
manusia berwajah, berkepribadian, bermartabat, dan bukan hanya bagian dari masyarakat. Di
pihak lain, dalam masyarakat modern betapa pun bebasnya individu, kebebasan itu tidak mutlak,
karena dibatasi oleh hak individu yang lain, hak masya rakat, dan kepentingan masyarakat. Namun,
pembatasannya itu diatur pula secara jelas dan berlaku buat semua. Dan akhirnya sistem politik
modern, lebih terdesentralisasi, dengan diferensiasi struktural dan spesifikasi fungsi-fungsi, tetapi
dengan derajat integrasi dan koordinasi yang tinggi.
Memang ciri-ciri tersebut di atas bisa dirinci lebih lanjut, namun pada pokoknya sistem
politik modern mengandung tiga unsur, (1) demokratis, (2) konstitusional, dan (3) berlandaskan
hukum.
Sistem Sosial. Dalam masyarakat modern, hubungan primer antarindividu telah jauh
berkurang dan hubungan sekunder yang lebih bersifat impersonal menjadi lebih predominan.
Dalam masyarakat tradisional atau pramodern, status, hubungan dan keterkaitan sosial
lebih didasarkan pada apa atau siapa seseorang; latar belakang keluarga atau keturunan, suku atau
ras, jender (pria atau wanita), dan usia (yang antara lain melahirkan paternalisme). Dalam
masyarakat tradisional, di samping pertimbangan-pertimbangan itu, memang ada juga pertimbangan
kemampuan (capability), tetapi lebih bersifat fisik (jagoan, misalnya) atau magis (paranormal).
www.ginandjar.com 6
Dalam masyarakat modern apa dan siapa bukannya sama sekali diabaikan, tetapi bobotnya
kurang dibandingkan dengan prestasi yang telah dicapai dan potensi yang dapat dicapai.
Penghargaan terhadap kemampuan fisik tidak juga diabaikan seperti pahlawan-pahlawan olahraga,
tetapi penghargaan lebih besar diberikan kepada kemampuan intelektual. Sukses seseorang
karena prestasinya sendiri dihargai tinggi dalam masya rakat modern (contoh: penghargaan kepada
Bill Gates padahal ia adalah seorang yang putus sekolah).
Manusia modern ingin memperoleh pengakuan sebagai individu selain sebagai anggota
masyarakat. Juga ia senantiasa berupaya untuk terus maju, tidak statis, dan berusaha menampilkan
dan mencari yang terbaik. Karena itu, profesionalisme adalah cirinya manusia modern.
Pada umumnya ciri personalitas manusia modern adalah manusia yang mampu membimbing
dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan sendiri (menetapkan pilihan-pilihan) dan mampu
menghadapi perubahan.8
Struktur Sosial. Struktur yang mewarnai suatu masyarakat tradisional berintikan
kekerabatan, kesukuan, atau keaga maan. Struktur yang bersifat primordial itu tertutup bagi yang
lain di luar hubungan-hubungan itu dan tidak bersifat sukarela. Dalam masyarakat modern,
struktur sosial bersifat terbuka dan bersifat sukarela. Jadi, yang berkembang dan menjadi tiangtiang
masyarakat adalah organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi sosial, termasuk
organisasi profesional dan fungsional. Dalam masyarakat tradisional atau pramodern, organisasiorganisasi
serupa itu sekalipun sudah ada, dasarnya masih tetap lebih bersifat primordial dan masih
lebih tertutup.
Namun, apabila kita berbicara mengenai struktur sosial, ada ciri-ciri yang nyata dalam
masyarakat modern, yaitu: (1) Se bagian besar anggota masyarakat berada pada lapisan mene ngah;
lapisan atas dan ba wah adalah minoritas. Pada masyarakat tradisional dan pramodern, sebagian
besar masyarakat berada di lapisan bawah. (2) Dalam masyarakat modern tidak tampak batas
pemisah (diskontinuitas), tetapi stratanya lebih bersifat suatu kontinuum. Dalam masyarakat
tradisional pembatas antarstrata sangat tegas, bahkan acapkali tabu atau ada sangsi bagi yang
melewati batas itu. (3) Dalam masyarakat modern mobilitas sosial tinggi baik ke atas, maupun ke
bawah. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional mobilitas itu rendah, yang di bawah betapa pun
potensinya tetap di bawah, dan yang di atas betapa pun rendah kemampuannya tetap berada di
atas. (4) Dalam masyarakat modern, pandangan keadilan, kesamaan hak dan kewajiban menjadi
kredo, yang berarti juga kesamaan kesempatan.
III. Masyarakat Indonesia Modern
Kita sudah memiliki suatu visi mengenai masa depan bangsa kita. Secara idealnya
tergambar dalam UUD 1945 dan Pancasila. Untuk mewujudkannya diupayakan pembangunan,
8 Selanjutnya untuk lebih rinci lihat Alex Inkeles dan David H. Smith. (1974). Mereka menyebutkan
sembilan ciri manusia modern, yaitu: (1) terbuka terhadap inovasi, perubahan, penanggungan risiko,
dan terhadap gagasan-gagasan baru; (2) tertarik dan memiliki kemampuan membentuk pandanganpandangan
mengenai isu-isu yang berada di luar lingkungannya; (3) lebih demokratis, terutama dalam
hal pengakuan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat; (4) lebih berorientasi terhadap masa kini
dan masa depan daripada masa lalu; (5) menempatkan masa depan dirinya ke dalam suatu
perencanaan, visualisasi, dan pengorganisasian untuk mewujudkannya; (6) cenderung tidak menerima
keadaan sebagai nasib dan berpandangan bahwa keadaan dunia ini dapat diperkirakan dan terbuka
untuk kendali manusia; (7) menghargai hak-hak orang lain tanpa memandang status tradisio nalnya
sehingga pandangannya terhadap peran wanita dan anak-anak menjadi positif; (8) menempatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagi instrumen untuk mengendalikan alam; (9) memiliki pandangan
bahwa manusia harus dihargai berdasarkan kontribusinya terhadap masyarakat, bukan berdasarkan
status.
www.ginandjar.com 7
dan karena wujud ideal itu bersifat sangat jangka panjang, kita buat periodisasi, melalui PJP demi
PJP. PJP I telah kita selesaikan, dan sekarang kita telah memasuki PJP II.
Kita telah memiliki ciri-ciri masyarakat yang ingin kita bangun dalam PJP II, yaitu maju,
mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Cita-cita itu telah kita formulasikan dalam berbagai
sasaran, baik kuantitatif maupun kualitatif. Bukan tempatnya lagi di sini untuk menguraikannya.
Namun, dari berbagai ciri masyarakat modern seperti terurai di atas dan visi kita mengenai masa
depan, yaitu gambaran masyarakat pada tahun 2018, kita sudah bisa mengatakan bahwa bangsa
Indonesia sudah akan menjadi bangsa yang modern pada saat itu.
Dengan sendirinya berbagai ciri yang berlaku umum seperti yang terurai di atas harus kita
beri bobot tambahan, yaitu agar masyarakat modern itu tetap masyarakat Indonesia yang memiliki
kepribadian yang khas Indonesia.
Di sini letak tantangan bagi kita, yaitu memodernisasikan bangsa kita dan dalam proses itu,
kita tidak boleh kehilangan jati diri. Di sini berarti ada nilai-nilai dasar yang ingin kita pertahankan
bahkan ingin kita perkuat. Nilai-nilai itu sudah jelas, yaitu Pancasila. Kalau kita ingin berbicara
dengan sungguh-sungguh mengenai hal ini, bukan hanya basa-basi atau berslogan saja, harus kita
akui tidaklah mudah.
Nilai-nilai Pancasila itu sendiri tidak seluruhnya khas Indonesia. Ada di antaranya dimiliki
juga oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam hal demikian, tentu tidak banyak masalah, karena
kalau secara empiris berhasil di tempat lain, tentu di Indonesia juga bisa, dan sebaliknya.
Akan tetapi, misalnya, dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bagi kita mutlak, jika diikuti
pandangan-pandangan sekular dunia Barat, yang ilmunya kita pelajari dan jadi rujukan para
cendekiawan kita, tentunya sepertinya berja lan berlawanan. Oleh karena itu, akan selalu menjadi
tantangan bagi kita untuk membangun bangsa yang modern, yang senantiasa berlandaskan kepada
keimanan dan ketaqwaan, dan tidak semata-mata pada dambaan materialisme. Dalam
masyarakat modern, kita lihat kecenderungan lunturnya kehidupan keaga maan. Justru yang sering
kita lihat berkembang adalah kepercayaan-kepercayaan sempalan yang mengecoh bahkan
berakibat fatal. Jadi, ini bukan tantangan yang sederhana, tetapi penting, karena landasan moral
kita, segenap imperatif moral kita, dan konsep kita mengenai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban,
adalah keimanan dan ketakwaan.
Juga sila Persatuan Indonesia, akan terus-menerus dirongrong, antara lain dengan konsep
demokrasi, hak menentukan nasib sendiri, dan hak-hak asasi manusia dari dunia Barat yang
sekarang sedang gencar-gencarnya dihadapkan pada upaya kita untuk memelihara persatuan dan
kesatuan serta keutuhan bangsa. Oleh karena itu, memelihara dan memperkuat wawasan
kebangsaan akan terus menjadi tantangan bagi kita dalam membangun masyarakat modern.9
Pancasila jelas adalah paham yang demokratis. Silanya yang keempat mencerminkan hal
itu. Namun, demokrasi itu sendiri bukan suatu wujud yang kaku. Memang, ada unsur-unsurnya
yang baku seperti partisipasi yang bebas, luas, dan terbuka dari rakyat, tetapi sistemnya tidak harus
seragam di semua tempat. Dari dalam dan dari luar kita akan menghadapi tantangan-tantangan
terhadap sistem demokrasi yang kita anut dan ingin tegakkan, yang sesuai dengan kondisi sosialkultural
bangsa kita yang demikian majemuk dan latar belakang historis bangsa kita.
Dalam konteks ini, kita menyadari bahwa ada ciri-ciri dari konstruksi struktur sosial
(social structural construct) masyarakat modern yang berlaku buat semua, tetapi kita yakin
bahwa, misalnya, asas kekeluargaan (bukan dalam arti nepotisme) adalah suatu bangun nilai yang
9 Sekelompok orang yang saking merasa modernnya lebih mendahulukan universalitas dan mengesampingkan
nasionalitas dan kepribadian.
www.ginandjar.com 8
unggul dan dapat diterapkan dalam ma sya rakat modern. Manifestasinya antara lain adalah kita
ingin selalu mendahulukan musyawarah, dan menghindari diktator mayoritas atau tirani minoritas.
Bagi masyarakat modern (Barat) mungkin ini konsep yang kuno (archaic), bertele-tele dan juga
mahal, tetapi bagi kita lebih banyak baiknya daripada buruknya.
Kasus Jepang menunjukkan bahwa tidak perlu ada satu model masyarakat modern.
Paternalisme di sana tidak melemahkan, bahkan berhasil membangun Jepang sebagai suatu
raksasa ekonomi yang amat tangguh.
Dalam membangun keadilan sosial, kita juga akan berhadapan dengan kebutuhan untuk
menghadapi masa baru dunia yang menyatu. Globalisasi menyebabkan perlunya daya saing
ditingkatkan. Salah satunya adalah melalui deregulasi. Deregulasi meningkatkan efisiensi dan daya
saing, tetapi bagi yang mampu memanfaatkannya. Maka dalam deregulasi juga ada potensi
melebarnya kesenjangan dan karenanya dapat menjadikan kita makin jauh dari cita-cita keadilan
sosial. Oleh karena itu, akan terus menjadi tantangan bagi kita untuk di satu sisi mengadakan
deregulasi untuk meningkatkan daya saing, dan di lain sisi menga tur (atau regulasi) agar yang
lemah tidak tenggelam dalam proses itu dan bahkan memperoleh kesempatan pula untuk turut
serta di dalamnya.
Berkaitan dengan itu, karena salah satu ciri utama masya rakat modern adalah lapisan
menengah yang merupakan seba gia n besar dan tulang punggung masyarakat, menjadi tantangan
besar pula bagi kita untuk membangun lapisan menengah bangsa Indonesia. Upaya ini harus
dilakukan melalui berbagai bidang, seperti pendidikan dan pelatihan, pemberian peluang dan
kesempatan berusaha dengan membuka akses yang seluas-luasnya kepada sumber-sumber
produktif, seperti modal, teknologi, informasi, prasarana dan sarana. Dalam upaya ini, pendekatan
pemberdayaan merupakan salah satu kuncinya.
Dan yang terakhir dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pada waktu kita berbicara
mengenai masyarakat Indonesia, sesungguhnya kita berbicara mengenai masyarakat yang
majemuk, bukan hanya komponen-komponen budayanya, tetapi juga taraf perkembangannya.
Tidak mungkin kita menyamakan masyarakat Jakarta atau bahkan Jawa dengan masyarakat Irian
Jaya. Pada waktu kita berbicara mengenai masyarakat Indonesia modern, dalam pikiran kita
tentunya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya hanyalah suatu lamunan terciptanya
masyarakat tanpa kelas atau tanpa perbedaan sosial ekonomi, tetapi haruslah diusahakan bahwa
lapisan yang terbawah sekali pun, tidak jauh tertinggal dari kehidupan yang berkemanusiaan, yang
bermartabat, dan mendapat kesempatan untuk memasuki kehidupan modern. Ini suatu tantangan
yang tida k kecil pula.
IV. Penutup
Demikianlah sekedar sumbangan pikiran saya mengenai bagaimana gambaran suatu
masyarakat modern dalam berbagai sisinya. Ciri-ciri tersebut asumsinya adalah berlaku buat
semua masyarakat modern. Namun, tidak berarti bahwa masya rakat modern itu seragam, karena
masing-masing masyarakat ada kekhasannya, yang justru memberi warna spesifik kepada tiap
masyarakat.
Begitu pula dengan masyarakat Indonesia modern, selain harus memiliki ciri-ciri yang
berlaku umum, kita juga berkewajiban mengembangkan kekhasan kita sendiri. Untuk itu kita
menghadapi banyak tantangan yang harus bisa kita atasi.
Makalah ini, sesuai batasan yang diberikan oleh penyelenggara, hanyalah membahas
“apa”nya dari masyarakat modern dan tidak “bagaimana” terja dinya transformasi menuju masyarakat
modern itu. Rupanya itu tugasnya diskusi lain.
www.ginandjar.com 9
Saya juga harus segera mengakui bahwa uraian di atas sangatlah tidak lengkap dan
mungkin segera akan ketinggalan zaman. Saya yakin bahwa berkembangnya teknologi, terutama
teknologi informasi, pada saatnya akan mengubah banyak konsep umat manusia, baik itu konsep
ekonomi, politik, maupun sosial. Oleh karena itu, konsep masyarakat modern itu sendiri pasti juga
akan berubah. Bahkan para ahli sekarang sudah berbicara mengenai masyarakat pascamodern.
Akan tetapi, baiklah topik itu kita sediakan untuk pembahasan berikutnya. Semoga dengan
sumbangan pikiran apa adanya ini dapat diperoleh manfaat bagi diskusi siang ini, dan bagi Golkar
dalam upaya memantapkan konsep-konsepnya untuk GBHN 1998.
Daftar Pustaka
Basalla, George. The Evolution of Technology. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya. Visi Pembangunan Orde Baru Dalam PJP II,
Gambaran Masyarakat Indonesia Tahun 2018. Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat
Golongan Karya, 1997.
Drucker, P. Introduction of the Future dalam F. Hesselbein, M. Goldsmith, and R. Beckhard
(Eds.), The Organization of the Future . San Fransisco : Jossey - Bass, 1997.
Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. Princeton : Basic Books, 1973.
Giddens, Anthony. Modernity and Self -Identity: Self and Society in the Late Modern Age.
Cambridge : Polity Press, 1991.
------------. Politics, Sociology and Social Theory : Encounters with Clasical and
Contemporary Social Thought. Cambridge : Polity Press, 1995.
Goetz, Philip W. (Editor). The New Encyclopaedia Britannica. Volume 24, 15th Edition. Chicago
: Encyclopaedia Britannica Inc. 1985.
Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New
York : Simon & Schuster, 1996.
Ibrahim, Anwar. The Asian Renaissance. Singapore : Times Book Internationals, 1996.
Inkeles, Alex and Smith, David H. Becoming Modern. Cambridge : Harvard University Press,
1974.
Kartasasmita, Ginandjar. Tinjauan Tentang Teknologi, Kebudayaan, dan Pendidikan Dalam
Pembangunan Nasional. Disajikan pada Seminar Nasional Tentang Teknologi dan
Budaya Dalam Rangka Memperingati 50 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik Fakultas Teknik
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 16 Maret 1996.
------------. Membangun Masyarakat Indonesia Baru. Disajikan Pada Seminar Nasional Dalam
Rangka Dies Natalis Ke-50 Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, 29 Januari 1997.
Masakazu, Yamazaki. Individualism and the Japanese : An Alternative Approach to Cultural
Comparison. Translated by Barbara Sugihara. Tokyo : Japan Echo Inc. 1994.
Mihardja, A.K. Polemik Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Jaya, 1948.
Mokyr, Joel. The Lever of Riches : Technological Creativity and Economic Progress. New
York : Oxford University Press. 1990.
Pye, Lucien E. (Editor). Communications and Political Development. Princeton : Princeton
University Press, 1963.
www.ginandjar.com 10
Sakaiya, Taichi. What is Japan : Contradictions and Transformations. Translated by Steven
Karpa. Tokyo : Kodansha International, 1993.
Wolfe, Alan. Whose Keeper: Social Science and Moral Obligation. Berkeley : University of
California Press, 1989.
Senin, Mei 11, 2009
Sabtu, April 25, 2009
Kamis, April 23, 2009
Bab 1 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA)
BAB-1
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
Bab 1 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA)
BAB-1
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
Bab 1 Undang Undan Pokok Agraria
BAB-1
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
Bab 1 Undang Undan Pokok Agraria
BAB-1
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
Bab 1 Undang Undan Pokok Agraria
BAB-1
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
by Karsam Sunaryo
1. Sejarah
• 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
• Diundangkan dlm Lembaran Negara RI no.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaèUUPA
2. Perubahan Fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Tanah). Perubahan tsb bersifat mendasar atau fundamental karena berubah :
• Struktur Perangkat Hukum
• Konsepsi yang mendasarinya
• Isinyaèdinyatakan UUPA harus sesuai dg kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada :
• Hukum adat (konsepsi komunalistik religius),
• Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal)
• Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal)
è Hukum tsb diatas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan per-uu yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarianyaèAgrarische Wet 1870
Reformasi
• Diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan secara bertahap dan teratur memperbaiki keadaan disuatu bidang tertentu.
• Dibidang hukum tanah kegiatan ini sudah dimulai sejak 17-08-1945
• Dalam UUPA dimuat tujuan,konsepsi,asas-asas,lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional.
• Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal,berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
3. Panca – Program Agrarian Reform Indonesia
1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
4. 24 September ditetapkan sebagai hari ULTAH UUPA
• Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963 è 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yg tiap tahun perlu diperingati scr khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
• 1973 dst peringatan tsb tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sbg hari ultah UUPA
A. Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria
• Pengertian Agraria dalam bahasa umum
- Ager (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah.
- Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian è Prent K. Adisubrata, J. Poerwodarminta, W.J.S., 1960,Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius Semarang
- Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanahè menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, edisi kedua.
B. Pengertian Agraria di lingkungan administrasi Pemerintahan
• Agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
• Agrarische Recht atau Hukum Agraria di Iingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan per-uu yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan
• 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, yang sebagai Pemerintah Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.
• Administrasi Pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut
• Dalam KEPPRES 44/1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan antara lain fungsi mengkoordinasi kegiatan seluruh instansti Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh.
C. Pengertian agraria dalam UUPA
– Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
– Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
– Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yg disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air {pasal 4 jo Pasal 4 ayat 1)
– UU No.1 thn 1973 (LN 1973-1. TLN 2994) pasal 1 ayat 5 Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
– UU No.11 thn 1974 (LN 1974-65) pengertian air tidak seluas di UU No.1 thn 1973 pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yg tdp diatas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut (pasal 1 angka 3)
– UU No.11 thn 1967 tentang ketentuan² pokok pertambangan (LN 1967-227, TLN 28314) Kekayaan alam yg terkandung didalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur² kimia, mineral², bijih² sr segala macam batu-batuan mulia yg mrp endapan² alam.
– UU No.9 thn 1985 tentang ketentuan² pokok perikanan (LN 1985-46) kekayaan alam yg terkandung didalam air adalah ikan dll kekayaan alam yg berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
– UU No.5 thn 1983 tentang ZEE (LN 1983-44) Zona Ekonomi Eksklusif, yg meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
– UU No.24 thn 1992 pasal 1 ayat 1 pengertian agrarian = ruang, yaitu wadah yg meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sbg satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
– Hukum agraria mrp kelompok berbagai bidang hukum, terdiri dari :
1. Hukum Tanah, yg mengatur hak² penguasaan atas tanah, dlm arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yg mengatur hak² penguasaan atas air,
3. Hukum Pertambangan, yg mengatur hak² penguasaan atas bahan² galian yg tsb dlm UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yg mengatur hak² penguasaan atas kekayaan alam yg terkandung didalam air
5. Hukum Penguasaan atas tenaga dan Unsur² dalam Ruang angkasa (bukan ”Space Law”), yg mengatur hak² penguasaan atas tenaga dan unsur² dlm ruang angkasa yg dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA
D. BERBAGAI PENDAPAT PIHAK LAIN
1. Subekti / Tjitrosoedibjo,1969
Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yg ada didalamnya dan diatasnya, seperti elah diatur dalam UUPA(LN 1960-104)
Hukum Agraria (agrarisch recht, bld) adalah keseluruhan daripada ketentuan² hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatrecht) maupun pula HukumTata Usaha Negara (administratif recht) yg mengatur hubungan² antara orang termasuk badan hukum, dg bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewwnang yang bersumber pada hubungan² tsb.
2. Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) ”Hukum Agraria antargolongan”,1959
...Hukum Agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tdk melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (crediet verband), atau ikatan panen (oogsteverband), ”Zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)
3. E. Utrecht ,”Pengantar dalam Hukum Indonesia,1961
Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan2 hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.
4. Lemaire W.L.G,”Het Recht In Indonesie” 1952
Hukum Agraria (Ararisch Recht), yg mengandung bagian-bagian dari Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat.
5. Fokkema Andreae. S.J.,”Rechtsgeleerd Handwoordenboek,1951.
Agrarische Recht sbg keseluruhan-keseluruhan peraturan-peraturan hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yg disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan study tertentu.
Kamis, April 16, 2009
KONSEP BALANCED SCORECARD (BSC) DAN PROSES PEMBANGUNANNYA DI TINGKAT PERUSAHAAN
KONSEP BALANCED
SCORECARD (BSC) DAN
PROSES PEMBANGUNANNYA
DI TINGKAT PERUSAHAAN
by Karsam Sunaryo SE
PENDAHULUAN
��
Balanced Scorecard (BSC) pertama kali muncul pada tahun
1992, dalam artikel yang ditulis oleh Kaplan dan Norton di majalah Harvard Business Review edisi Januari – Februari
1992 dan berkembang pesat.
��
Pada tahun 1996, Kaplan dan Norton merevisi BSC yang
telah mereka bangun, yang kemudian muncul istilah Strategy
Map (Peta Strategi). Istilah tersebut dijelaskan secara lebih
terperinci pada tahun 2004 dalam buku Strategy Maps,
Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes.
Akibat adanya revisi BSC, maka muncul 3 pembaruan BSC,
yaitu :
1. Fokus
BSC pertama berfokus pada pengukuran kinerja saja sedangkan BSC revisi berfokus pada manajemen, mencakup manajemen strategi, manajemen operasional, dan manajemen di bidang lainnya.
2. Tujuan
BSC pertama bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan strategi sedangkan BSC revisi lebih menekankan pada komunikasi strategi.
3. Bidang penerapan
BSC pertama hanya ditujukan untuk sektor swasta sedangkan BSC kedua juga mencakup sektor publik.
PEMBAHASAN
Definisi BSC :
Suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan
non finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan
sebab akibat
akibat Strategi adalah pengspefikasian hubungan yang diinginkan
oleh manajemen diantara empat perspektif perspektif, yaitu perspektif
finansial finansial, perspektif pelanggan pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pertumbuhan.
Berdasarkan hasil penelitian Kaplan & Norton, diketahui hanya 10% dari perusahaan
perusahaan-perusahaan di AS yang dapat mengeksekusi strategi dengan baik. Dari penelitian tersebut ditemukan ada empat hal yang dapat menghambat eksekutif strategi, yaitu :
- Hambatan pada visi
Terjadi karena kurangnya sosialisasi dari visi yang telah dibangun dan kerapkali strategi yang dibuat tidak menggunakan bahasa yang mudah dicerna.
- Hambatan pada pelaku
Terjadi karena motivasi karyawan untuk melaksanakan strategi belum dikaitkan dengan insentif yang bisa diterima
- Hambatan pada manajemen
Terjadi karena sering pembahasan strategi yang dilakukan oleh pihak manajemen hanya berfokus pada hasil yang mereka capai dan tidak memberi perhatian yang cukup pada
proses
- Hambatan pada sumber daya
Terjadi karena perusahaan tidak mengaitkan anggaran dengan strategi
BSC menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam empat perspektif,yaitu :
- Perspektif keuangan (Financial Perspective)
- Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
- Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective)
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective)
Keempat perspektif tersebut merupakan peta wilayah tempat kita harus meletakkan strategi takkan strategi-strategi yang relevan di tiap tiap-tiap bagian Perspektif Keuangan
- Menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan
strategi yang digunakan adalah strategi peningkatan
produktivitas dan dapat dicapai dengan perbaikan struktur
biaya dan pemaksimalan utilitas aset. Contoh kegiatan yang dilakukan untuk dapat memperbaiki struktur biaya adalah pengurangan belanja tunai dan minimalisasi jumlah produk yang cacat. Untuk peningkatan aset dapat dilakukan dengan cara
mengelola kapasitas aset yang ada dan melakukan investasi untuk menghilangkan sumbatan pada proses produksi
- Menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan dilakukan dengan strategi khusus yang disebut strategi pertumbuhan.
Strategi ini meliputi dua hal utama :
- Peningkatan pendapatan
Perusahaan berusaha meningkatkan sumber atau mencari sumber baru berupa inovasi produk baru, segmen pasar baru atau rekanan bisnis yang baru
- Peningkatan nilai bagi pelanggan
Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan berbagai keuntungan atau manfaat yang akan didapatkan oleh pelanggan dari produk atau jasa yang diberikan, contohnya
dengan memperbaiki sistem pelayanan purna jual,membuat produk yang mudah digunakan atau memperpanjang waktu garansi produk.
Perspektif Pelanggan
Dalam menyusun perspektif ini,, kita harus menggunakan kacamata pelanggan yang menikmati produk atau jasa pelayanan kita, dengan tujuan agar dapat mengetahui
bagaiman pelanggan menilai produk atau jasa dan perusahaan kita.
Hal-hal yang dinilai antara lain atribut produk atau jasa,hubungan dengan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan,citra dan reputasi perusahaan. Nilai-nilai tersebut dapat diukur dengan melakukan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri maupun oleh lembaga independen.Jika output negatif, dapat segera dilakukan perbaikan agar kinerja dapat segera meningkat.Jika output positif, kinerja finansialnya pun akan ikut terpengaruh secara positif dan menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk memberikan nilai yang baik kepada pelanggan, ada 3
pendekatan (value proposition) yang berkaitan dengan produk,yaitu :
- Product leadership adalah produk
produk-produk unggulan yang selalu terdepan dalam hal inovasi, sebagai contoh Ponsel
Nokia
- Operational excellence adalah produk
produk-produk yang dirancang dengan seekonomis mungkin, contoh Ponsel Sanex, yang
tidak berupaya untuk menjadi manufaktur pertama yang menemukan fitur fitur-fitur baru bagi ponsel serta mengefisienkan proses operasional dalam manufakturnya.
- Customer intimacy adalah produk-produk yang dibuat spesial dan tidak massal serta disesuaikan dengan keinginan pelanggannya. Karena sifatnya spesial maka pasarnya
spesifik dan produknya bernilai tinggi, contohnya adalah ponsel Vertu yang menawarkan servis concierge button diponselnya yang memberikan pelayanan personal assistance bagi pelanggannya dalam perjalanannya ke mancanegara.
Perspektif Proses Bisnis Internal
Adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam bisnis kita secara
internal, yang kerap disebut dengan rantai nilai (value chain).
RRaannttaaii nniillaaii tteerdiri atas tiga proses :
- Proses inovasi : mengantisipasi keperluan yang timbul dan potensial dari pelanggan serta menciptakan produk dan jasa baru yang memiliki nilai jual
- Proses operasional : menghasilkan dan memberikan produk dan jasa yang telah ada kepada pelanggan, dimulai dengan pesanan pelanggan dan berakhir dengan pengiriman produk atau jasa. Ukuran yang dipakai adalah waktu siklus = (waktu/unit yang
diproduksi) dan efektivitas siklus manufaktur (MCE) = (waktu proses/(waktu proses+waktu pindah+waktu inspeksi+waktu penantian)
- Proses pasca penjualan : memberikan pelayanan yang cepat tanggap dan penting bagi pelanggan setelah produk atau jasa dikirim. Pelayanan tersebut dapat berupa perbaikan,penggantian suku cadang, servis rutin, dll.
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Ada tiga kategori utama yang dianalisis dan diukur dalam perspektif ini, yaitu :
- Kompetensi karyawan
Pengukurannya adalah tingkat kepuasan pegawai,persentase penggantian pegawai dan produktivitas pegawai.
- Daya dukung teknologi
- Budaya, motivasi dan penghargaan
Contoh: Peta Strategi dalam balanced scorecard
(Rumah Lilin Lilin)
PPeerrssppeektif
Finansial
Perspektif
Pelanggan
Perspektif
Proses
Bisnis
Internal
Perspektif
Pembelajaran
&
Pertumbuhan
Profit yang
meningkat
Pelanggan
yang setia
Lilin yang
berkualitas
Pelayanan yang
Ramah dan
Menguasai produk
Meningkatkan
keahlian dan
perilaku karyawan
THE END
SCORECARD (BSC) DAN
PROSES PEMBANGUNANNYA
DI TINGKAT PERUSAHAAN
by Karsam Sunaryo SE
PENDAHULUAN
��
Balanced Scorecard (BSC) pertama kali muncul pada tahun
1992, dalam artikel yang ditulis oleh Kaplan dan Norton di majalah Harvard Business Review edisi Januari – Februari
1992 dan berkembang pesat.
��
Pada tahun 1996, Kaplan dan Norton merevisi BSC yang
telah mereka bangun, yang kemudian muncul istilah Strategy
Map (Peta Strategi). Istilah tersebut dijelaskan secara lebih
terperinci pada tahun 2004 dalam buku Strategy Maps,
Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes.
Akibat adanya revisi BSC, maka muncul 3 pembaruan BSC,
yaitu :
1. Fokus
BSC pertama berfokus pada pengukuran kinerja saja sedangkan BSC revisi berfokus pada manajemen, mencakup manajemen strategi, manajemen operasional, dan manajemen di bidang lainnya.
2. Tujuan
BSC pertama bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan strategi sedangkan BSC revisi lebih menekankan pada komunikasi strategi.
3. Bidang penerapan
BSC pertama hanya ditujukan untuk sektor swasta sedangkan BSC kedua juga mencakup sektor publik.
PEMBAHASAN
Definisi BSC :
Suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan
non finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan
sebab akibat
akibat Strategi adalah pengspefikasian hubungan yang diinginkan
oleh manajemen diantara empat perspektif perspektif, yaitu perspektif
finansial finansial, perspektif pelanggan pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pertumbuhan.
Berdasarkan hasil penelitian Kaplan & Norton, diketahui hanya 10% dari perusahaan
perusahaan-perusahaan di AS yang dapat mengeksekusi strategi dengan baik. Dari penelitian tersebut ditemukan ada empat hal yang dapat menghambat eksekutif strategi, yaitu :
- Hambatan pada visi
Terjadi karena kurangnya sosialisasi dari visi yang telah dibangun dan kerapkali strategi yang dibuat tidak menggunakan bahasa yang mudah dicerna.
- Hambatan pada pelaku
Terjadi karena motivasi karyawan untuk melaksanakan strategi belum dikaitkan dengan insentif yang bisa diterima
- Hambatan pada manajemen
Terjadi karena sering pembahasan strategi yang dilakukan oleh pihak manajemen hanya berfokus pada hasil yang mereka capai dan tidak memberi perhatian yang cukup pada
proses
- Hambatan pada sumber daya
Terjadi karena perusahaan tidak mengaitkan anggaran dengan strategi
BSC menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam empat perspektif,yaitu :
- Perspektif keuangan (Financial Perspective)
- Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
- Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective)
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective)
Keempat perspektif tersebut merupakan peta wilayah tempat kita harus meletakkan strategi takkan strategi-strategi yang relevan di tiap tiap-tiap bagian Perspektif Keuangan
- Menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan
strategi yang digunakan adalah strategi peningkatan
produktivitas dan dapat dicapai dengan perbaikan struktur
biaya dan pemaksimalan utilitas aset. Contoh kegiatan yang dilakukan untuk dapat memperbaiki struktur biaya adalah pengurangan belanja tunai dan minimalisasi jumlah produk yang cacat. Untuk peningkatan aset dapat dilakukan dengan cara
mengelola kapasitas aset yang ada dan melakukan investasi untuk menghilangkan sumbatan pada proses produksi
- Menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan dilakukan dengan strategi khusus yang disebut strategi pertumbuhan.
Strategi ini meliputi dua hal utama :
- Peningkatan pendapatan
Perusahaan berusaha meningkatkan sumber atau mencari sumber baru berupa inovasi produk baru, segmen pasar baru atau rekanan bisnis yang baru
- Peningkatan nilai bagi pelanggan
Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan berbagai keuntungan atau manfaat yang akan didapatkan oleh pelanggan dari produk atau jasa yang diberikan, contohnya
dengan memperbaiki sistem pelayanan purna jual,membuat produk yang mudah digunakan atau memperpanjang waktu garansi produk.
Perspektif Pelanggan
Dalam menyusun perspektif ini,, kita harus menggunakan kacamata pelanggan yang menikmati produk atau jasa pelayanan kita, dengan tujuan agar dapat mengetahui
bagaiman pelanggan menilai produk atau jasa dan perusahaan kita.
Hal-hal yang dinilai antara lain atribut produk atau jasa,hubungan dengan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan,citra dan reputasi perusahaan. Nilai-nilai tersebut dapat diukur dengan melakukan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri maupun oleh lembaga independen.Jika output negatif, dapat segera dilakukan perbaikan agar kinerja dapat segera meningkat.Jika output positif, kinerja finansialnya pun akan ikut terpengaruh secara positif dan menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk memberikan nilai yang baik kepada pelanggan, ada 3
pendekatan (value proposition) yang berkaitan dengan produk,yaitu :
- Product leadership adalah produk
produk-produk unggulan yang selalu terdepan dalam hal inovasi, sebagai contoh Ponsel
Nokia
- Operational excellence adalah produk
produk-produk yang dirancang dengan seekonomis mungkin, contoh Ponsel Sanex, yang
tidak berupaya untuk menjadi manufaktur pertama yang menemukan fitur fitur-fitur baru bagi ponsel serta mengefisienkan proses operasional dalam manufakturnya.
- Customer intimacy adalah produk-produk yang dibuat spesial dan tidak massal serta disesuaikan dengan keinginan pelanggannya. Karena sifatnya spesial maka pasarnya
spesifik dan produknya bernilai tinggi, contohnya adalah ponsel Vertu yang menawarkan servis concierge button diponselnya yang memberikan pelayanan personal assistance bagi pelanggannya dalam perjalanannya ke mancanegara.
Perspektif Proses Bisnis Internal
Adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam bisnis kita secara
internal, yang kerap disebut dengan rantai nilai (value chain).
RRaannttaaii nniillaaii tteerdiri atas tiga proses :
- Proses inovasi : mengantisipasi keperluan yang timbul dan potensial dari pelanggan serta menciptakan produk dan jasa baru yang memiliki nilai jual
- Proses operasional : menghasilkan dan memberikan produk dan jasa yang telah ada kepada pelanggan, dimulai dengan pesanan pelanggan dan berakhir dengan pengiriman produk atau jasa. Ukuran yang dipakai adalah waktu siklus = (waktu/unit yang
diproduksi) dan efektivitas siklus manufaktur (MCE) = (waktu proses/(waktu proses+waktu pindah+waktu inspeksi+waktu penantian)
- Proses pasca penjualan : memberikan pelayanan yang cepat tanggap dan penting bagi pelanggan setelah produk atau jasa dikirim. Pelayanan tersebut dapat berupa perbaikan,penggantian suku cadang, servis rutin, dll.
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Ada tiga kategori utama yang dianalisis dan diukur dalam perspektif ini, yaitu :
- Kompetensi karyawan
Pengukurannya adalah tingkat kepuasan pegawai,persentase penggantian pegawai dan produktivitas pegawai.
- Daya dukung teknologi
- Budaya, motivasi dan penghargaan
Contoh: Peta Strategi dalam balanced scorecard
(Rumah Lilin Lilin)
PPeerrssppeektif
Finansial
Perspektif
Pelanggan
Perspektif
Proses
Bisnis
Internal
Perspektif
Pembelajaran
&
Pertumbuhan
Profit yang
meningkat
Pelanggan
yang setia
Lilin yang
berkualitas
Pelayanan yang
Ramah dan
Menguasai produk
Meningkatkan
keahlian dan
perilaku karyawan
THE END
Renungan Seorang Sahabat
MELAYAT KE RUMAH SAHABAT
Pagi tadi (pukul 10.00, tanggal 17 Juli 2008), saya dan beberapa rekan kantor melayat salah seorang sahabat kami yang bekerja sebagai seorang Marketing di bahan bantu produk kami. Namanya Pak Andre. Saya sebenarnya baru beberapa bulan ini mengenal dirinya. Tapi perkenalan kami cukup mendalam. Rasanya saya sudah mengenal dirinya bertahun-tahun. Kami sudah bisa langsung akrab dan berkelakar bak sahabat lama.
Di rumah beliau yang cukup mewah di kawasan elit Cimahi, Jawa Barat, kami bertemu dengan istri beliau - masih sangat muda, belum sampai 40 tahun - dan 2 anak mereka. Yang sulung baru juga kelas 1 SMA. Pak Andre sendiri baru berusia 42 tahun.
Dari cerita istrinya, kami baru mengetahui bahwa Pak Andre meninggal kemarin sore, pukul 16.00. Saat itu dia melihat tali sepatunya lepas. Dia membungkuk untuk memperbaikinya. Tiba-tiba pandangannya kabur, dan terjatuh. Tidak lama, ke tika ditolong teman-temannya, dia sudah meninggal. Sebegitu mudahnya dia meninggal.
Menengok masa lalunya - yang dituturkan oleh kakak beliau - Pak Andre adalah pekerja yang sangat gigih dan giat. Lokasi kerjanya yang jauh dari rumah (di daerah Soreang, sekitar 1.5 jam dari rumahnya, kalau tidak macet), mengharuskan dia berangkat sangat awal ke kantor. Walau jam kantornya pukul 09.00, dia sudah harus berangkat dari rumah pukul 06.00 untuk menghindari kemacetan. Usai jam kerja pukul 17.00, dia masih rajin menyambangi kantor-kantor koleganya yang ada di arah pulang, menanyakan order. Sampai rumah, biasanya sudah pukul 21.00.
Beliau pun jarang olah raga, jarang bermain dengan keluarga, dan jarang beristirahat. Yang dia pikirkan adalah kerja dan kerja, dan bagaimana membesarkan omzet. Bahkan di hari libur pun, beliau sering mampir ke pabrik, memeriksa dan follow up order.
Makan tidak teratur dan jarang minum, membuat beliau mengalami gangguan ginjal, diabetes, dan jantung. Tekanan darah pun tidak stabil karena beliau sering stres dan kurang istirahat. Seminggu sebelum beliau meninggal, tubuhnya sudah sangat kelelahan. Isttrinya meminta dia mengambil cuti 1 minggu. Tapi dia tidak mau. Yang dia pikirkan adalah omzet, omzet, dan omzet. Kerja, kerja, dan kerja. Pokoknya totalitas hidupnya untuk kerja dan omzet.
Puncaknya adalah kemarin, tanggal 16 Juli, ke tika tubuhnya sudah tidak mampu lagi menahan beban berat, dia tersungkur saat akan membetulkan tali sepatu di depan kantornya.
Dia punya rumah mewah. Harta yang besar. Keluarga yang baik. Tapi semuanya tidak bisa ia nikmati karena dia telah menetapkan tujuan hidupnya : hidup adalah untuk bekerja dan mencari omzet. Lalu setelah semuanya didapat, buat apa? Kini dia tertidur kaku di liang lahat, meninggalkan kepedihan mendalam keluarganya, sahabatnya, dan rekan2 sekerjanya. Tidak ada lagi yang bisa dia berikan selain kenangan.
RENUNGAN :
Apa prioritas hidupmu hari ini? Kerja dan omzet? Jika itu sudah kau dapat, so what? Bagaimana jika di satu hari Tuhan dengan mudahnya mencabut hidupmu. Apa tidak jadi sia-sia apa yang sudah kau raih?
Lihatlah bahwa ada hal lain yang jauh lebih berharga : keluargamu, sahabatmu, dan hidupmu sendiri. Kau boleh mencintai pekerjaanmu, tapi jangan biarkan pekerjaan menguasai dirimu.
Selama Tuhan memberimu kesempatan, luangkan waktu untuk lebih mencintai keluarga dan dirimu sendiri. Dan luangkanlah waktu untuk Tuhan. Karena Dialah, kau ada. MEREKA jauh lebih berharga daripada emas dan perak di muka bumi ini.
Pagi tadi (pukul 10.00, tanggal 17 Juli 2008), saya dan beberapa rekan kantor melayat salah seorang sahabat kami yang bekerja sebagai seorang Marketing di bahan bantu produk kami. Namanya Pak Andre. Saya sebenarnya baru beberapa bulan ini mengenal dirinya. Tapi perkenalan kami cukup mendalam. Rasanya saya sudah mengenal dirinya bertahun-tahun. Kami sudah bisa langsung akrab dan berkelakar bak sahabat lama.
Di rumah beliau yang cukup mewah di kawasan elit Cimahi, Jawa Barat, kami bertemu dengan istri beliau - masih sangat muda, belum sampai 40 tahun - dan 2 anak mereka. Yang sulung baru juga kelas 1 SMA. Pak Andre sendiri baru berusia 42 tahun.
Dari cerita istrinya, kami baru mengetahui bahwa Pak Andre meninggal kemarin sore, pukul 16.00. Saat itu dia melihat tali sepatunya lepas. Dia membungkuk untuk memperbaikinya. Tiba-tiba pandangannya kabur, dan terjatuh. Tidak lama, ke tika ditolong teman-temannya, dia sudah meninggal. Sebegitu mudahnya dia meninggal.
Menengok masa lalunya - yang dituturkan oleh kakak beliau - Pak Andre adalah pekerja yang sangat gigih dan giat. Lokasi kerjanya yang jauh dari rumah (di daerah Soreang, sekitar 1.5 jam dari rumahnya, kalau tidak macet), mengharuskan dia berangkat sangat awal ke kantor. Walau jam kantornya pukul 09.00, dia sudah harus berangkat dari rumah pukul 06.00 untuk menghindari kemacetan. Usai jam kerja pukul 17.00, dia masih rajin menyambangi kantor-kantor koleganya yang ada di arah pulang, menanyakan order. Sampai rumah, biasanya sudah pukul 21.00.
Beliau pun jarang olah raga, jarang bermain dengan keluarga, dan jarang beristirahat. Yang dia pikirkan adalah kerja dan kerja, dan bagaimana membesarkan omzet. Bahkan di hari libur pun, beliau sering mampir ke pabrik, memeriksa dan follow up order.
Makan tidak teratur dan jarang minum, membuat beliau mengalami gangguan ginjal, diabetes, dan jantung. Tekanan darah pun tidak stabil karena beliau sering stres dan kurang istirahat. Seminggu sebelum beliau meninggal, tubuhnya sudah sangat kelelahan. Isttrinya meminta dia mengambil cuti 1 minggu. Tapi dia tidak mau. Yang dia pikirkan adalah omzet, omzet, dan omzet. Kerja, kerja, dan kerja. Pokoknya totalitas hidupnya untuk kerja dan omzet.
Puncaknya adalah kemarin, tanggal 16 Juli, ke tika tubuhnya sudah tidak mampu lagi menahan beban berat, dia tersungkur saat akan membetulkan tali sepatu di depan kantornya.
Dia punya rumah mewah. Harta yang besar. Keluarga yang baik. Tapi semuanya tidak bisa ia nikmati karena dia telah menetapkan tujuan hidupnya : hidup adalah untuk bekerja dan mencari omzet. Lalu setelah semuanya didapat, buat apa? Kini dia tertidur kaku di liang lahat, meninggalkan kepedihan mendalam keluarganya, sahabatnya, dan rekan2 sekerjanya. Tidak ada lagi yang bisa dia berikan selain kenangan.
RENUNGAN :
Apa prioritas hidupmu hari ini? Kerja dan omzet? Jika itu sudah kau dapat, so what? Bagaimana jika di satu hari Tuhan dengan mudahnya mencabut hidupmu. Apa tidak jadi sia-sia apa yang sudah kau raih?
Lihatlah bahwa ada hal lain yang jauh lebih berharga : keluargamu, sahabatmu, dan hidupmu sendiri. Kau boleh mencintai pekerjaanmu, tapi jangan biarkan pekerjaan menguasai dirimu.
Selama Tuhan memberimu kesempatan, luangkan waktu untuk lebih mencintai keluarga dan dirimu sendiri. Dan luangkanlah waktu untuk Tuhan. Karena Dialah, kau ada. MEREKA jauh lebih berharga daripada emas dan perak di muka bumi ini.
Langganan:
Postingan (Atom)
UKIRAN JEPARA
Postingan
Semua Komentar
